BUALBUAL.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan mengaku kecewa dengan keputusan sebagian besar anggota DPRD Bintan yang mengusulkan pembangunan Gedung Perkantoran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Rapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan tahun 2021.

Pasalnya menurut Politisi Partai Hanura ini, seharusnya Anggota DPRD seharusnya lebih mementingkan kepentingan rakyat ditengah Pandemi Covid-19 dibandingkan dengan pembangunan yang menelan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bintan sebesar 350 Milyar Rupiah tersebut.

"Saya heran atas keputusan yang di ambil oleh anggota DPRD Bintan dimana lebih mengutamakan kepentingan pemerintah ketimbang kepentingan masyarakat padahal DPRD di sumpah bahwa akan memperjuangkan aspirasi - aspirasi masyarakat tapi justru ini sebaliknya," ungkap Tarmizi, Rabu (19/05).

Bukan hanya itu, Tarmizi menilai Rapat RPJMD ini terkesan dipaksakan Karena Rapat ini bukan dikomandoi oleh ketua Pansus yaitu Hasriawady tetapi diambil alih oleh Fiven Sumanti.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Mirwan selaku ketua fraksi nasdem juga menolak pembangunan kantor - kantor OPD tersebut pada tahun 2022.

"Padahal keputusan hasil rapat tgl 10 Mei 2021 sudah final kemudian pada tanggal 18 Mei dibuka kembali sehingga mengubah kembali keputusan yang sudah final dan saya menganggap bahwa rapat pada tanggal 18 tidak mempunyai legitimasi hukum karena memutus permasalahan yang sama," ungkap Mirwan. 
                   
Mirwan hanya meminta pembangunannya di undur menjadi tahun 2025 dan kemudian di lanjutkan rapat pada tanggal 19 mei 2021 dan di karenakan tidak ada kata sepakat akhirnya di voting, dan yang tetap menolak pembangunan tersebut Tarmizi dari Partai Hanura dan Mirwan dari Partai Nasdem

Sekedar informasi usulan pemerintah terkait pembangunan 6 unit kantor untuk OPD yaitu Disduk Capil, Disnaker, DLH, Dispora, Satpol PP, Bapelitbang dalam rangka pemindahan dari kota Tanjungpinang Ke Kabupaten Bintan.