PILIHAN
LAMR Tolak Upaya Oknum DPRD Riau Gabungkan Disbud dengan Dinas Lain, Ini Alasannya

BUALBUAL.com - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menyayangkan upaya sejumlah oknum anggota DPRD Riau menggabungkan Dinas Kebudayaan (Disbud) dengan dinas lain seperti Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.
Upaya ini terkesan tidak saja mengerdilkan peradaban, khususnya Melayu Riau, tetapi merupakan langkah mundur dalam pembangunan karakter bangsa dengan landasan kearifan lokal dengan wawasan global.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (Ketum MKA) LAMR, Datuk Seri H Alazhar, Selasa (23/7/2019).
"Kami memantau tindakan oknum itu dan sedang mempertimbangkan untuk bertatap muka dengan mereka. Kami tahu mereka secara detil," kata Alazhar.
Dia mengaku sudah mendengar upaya penggabungan Disbud dengan dinas lain itu sejak pekan lalu. Alasannya antara lain tidak efisien dan memiliki anggaran yang kecil sehingga Disbud terseok-seok. Alasan-alasan ini tidak masuk akal dan tidak kultural. "Kalau anggarannya kecil, kan tinggal membesarkannya," kata Al azhar.
Disebutkannya, Disbud baru dua tahun berdiri sebagai wujud memberi perhatian khusus kepada kebudayaan sejalan dengan visi Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara.
Selama ini, kebudayaan diurus oleh suatu bidang padahal budaya menjadi satu dari dua pancang pembangunan Riau bersama ekonomi.
Tidak seperti ekonomi yang malah diurus oleh sejumlah dinas atau pejabat eselon dua, sebelumnya kebudayaan diurus pejabat eselon tiga.
Penolakan penggabungan Disbud dengan dinas lain juga karena sifat pembangunan budaya itu sendiri. Budaya misalnya berurusan langsung dengan pelestarian dan pewarisan, sedangkan pariwisata berorientasi pada pemasaran. Kedua hal ini kadang-kadang bertolak belakang karena perbedaaan orientasi.
Keberadaan Disbud Riau menjadi perhatian, sehingga beberapa daerah mengikuti jejak Riau mendirikan Disbud seperti Sumbar. DKI Jakarta bahkan berkunjung ke Riau untuk mempelajari kinerja Disbud. Perolehan kategori objek budaya sebagai warisan budaya tak benda (WBTB) Riau hanya di bawah Yogyakarta yang memiliki anggaran budaya sekitar Rp 500 miliar --bandingkan anggaran Disbud Riau tahun 2019 yang hanya Rp10 miliar.
Disbud Riau makin diperlukan sebagai dinas tersendiri karena menghadapi persaingan yang besar. Bukan saja perkembangan dunia, tetapi juga program Riau sendiri. Daerah ini misalnya, sedang memperjuangkan kompleks Candi Muara Takus dan Kota Siak sebagai warisan dunia.
Sumber: Cakaplah
Berita Lainnya
Dirawat di RS Santa Maria Pekanbaru: Bupati Amril Mukminin Jenguk dan Doakan Anggota DPRD Bengkalis H Asmara Lekas Sembuh
MPR: Empat Pilar Perkuat Daya Ikat Kebangsaan
KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Disahkan
Paripurna DPRD Penyampaian Raperda APBD Lampura Tahun Anggaran 2023
Tak ada Perhatian, Wahyudin: Akan Saya Perjuangan Sekolah Dibangun Secara Swadaya dapat Bantuan Pemerintah
Soal Kisruh Dua Anggota DPRD Riua Kini Berakhir Damai di LAMR
Giat Reses, DPRD Provinsi Riau Manahara Napitupulu Akan Perjuangkan Aspirasi Warga
H. Suwardi Ritonga Serap Aspirasi Warga Saat Reses II Tahun 2025 di Dapil I Inhu
Bansos Dampak Covid-19, Jangan Ada Tumpang Tindih Data Penerima Bansos
Road Show Anggota DPRD juga Bagikan Paket Sembako kepada Petugas Kebersihan dan Panti Asuhan
DPRD akan Panggil Rektor UIN Suska Riau, Terkait Larang Mahasis Demo
Asri Auzal: Ketua Tim Pansus RTRW DPRD Riau Ungkap Kekesalannya Kepada Pemerintah Pusat