PILIHAN
Dituding Membuat Bazar Ilegal, Ayu Sitorus Angkat Bicara
01 Maret 2026
Prioritaskan Jalan, Musrenbang Selayar 2027 Digelar Efisien
27 Januari 2026
LAMR Tolak Upaya Oknum DPRD Riau Gabungkan Disbud dengan Dinas Lain, Ini Alasannya
BUALBUAL.com - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menyayangkan upaya sejumlah oknum anggota DPRD Riau menggabungkan Dinas Kebudayaan (Disbud) dengan dinas lain seperti Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.
Upaya ini terkesan tidak saja mengerdilkan peradaban, khususnya Melayu Riau, tetapi merupakan langkah mundur dalam pembangunan karakter bangsa dengan landasan kearifan lokal dengan wawasan global.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (Ketum MKA) LAMR, Datuk Seri H Alazhar, Selasa (23/7/2019).
"Kami memantau tindakan oknum itu dan sedang mempertimbangkan untuk bertatap muka dengan mereka. Kami tahu mereka secara detil," kata Alazhar.
Dia mengaku sudah mendengar upaya penggabungan Disbud dengan dinas lain itu sejak pekan lalu. Alasannya antara lain tidak efisien dan memiliki anggaran yang kecil sehingga Disbud terseok-seok. Alasan-alasan ini tidak masuk akal dan tidak kultural. "Kalau anggarannya kecil, kan tinggal membesarkannya," kata Al azhar.
Disebutkannya, Disbud baru dua tahun berdiri sebagai wujud memberi perhatian khusus kepada kebudayaan sejalan dengan visi Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara.
Selama ini, kebudayaan diurus oleh suatu bidang padahal budaya menjadi satu dari dua pancang pembangunan Riau bersama ekonomi.
Tidak seperti ekonomi yang malah diurus oleh sejumlah dinas atau pejabat eselon dua, sebelumnya kebudayaan diurus pejabat eselon tiga.
Penolakan penggabungan Disbud dengan dinas lain juga karena sifat pembangunan budaya itu sendiri. Budaya misalnya berurusan langsung dengan pelestarian dan pewarisan, sedangkan pariwisata berorientasi pada pemasaran. Kedua hal ini kadang-kadang bertolak belakang karena perbedaaan orientasi.
Keberadaan Disbud Riau menjadi perhatian, sehingga beberapa daerah mengikuti jejak Riau mendirikan Disbud seperti Sumbar. DKI Jakarta bahkan berkunjung ke Riau untuk mempelajari kinerja Disbud. Perolehan kategori objek budaya sebagai warisan budaya tak benda (WBTB) Riau hanya di bawah Yogyakarta yang memiliki anggaran budaya sekitar Rp 500 miliar --bandingkan anggaran Disbud Riau tahun 2019 yang hanya Rp10 miliar.
Disbud Riau makin diperlukan sebagai dinas tersendiri karena menghadapi persaingan yang besar. Bukan saja perkembangan dunia, tetapi juga program Riau sendiri. Daerah ini misalnya, sedang memperjuangkan kompleks Candi Muara Takus dan Kota Siak sebagai warisan dunia.
Sumber: Cakaplah

Berita Lainnya
Ketua DPRD Hadiri Pembekalan Penguatan Kapasitas dan Peran MUI 2023
Mahasiswa Unilak dan Stikes Blokir Jalan Sudirman, Demo Berlanjut di DPRD Riau
Ketua DPRD Riau: Hadiri bazar Student Creative Competition Universitas Muhammadiyah Riau (Umri).
Sekda kampar menandatangani MOU di damping Oleh wakil ketua DPRD Kampar, Fahmil SE & Sejumlah OPD Kampar
Ketua Komisi E DPRD Riau, Meminta Prov Bekerja Sama Dengam Pemko Tangani Gepeng Saat Ramadhan
Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani: Persatuan dan Persaudaraan Sangat Dijunjung Tinggi Masyarakat Lampung
Ups... Seorang Peserta Diduga Tertidur Pulas Saat Rapat Gabungan DPRD Pelalawan
Sekjubir Pansus Sampaikan 8 Poin Penting di Paripurna LKPJ Bupati Lampura 2020
DPRD Bengkalis: Menangani Karhutla melalui Program CSR Perusahaan
Berperan Majukan Desa, Anggota DPR RI Abdul Wahid Dukung RUU BUMDes
DPRD Riau Mengaku Kesulitan Bayar THR ASN, Dengan Rasionalisasi Dana APBD Rp1,7 Triliun
Ketua DPRD Lampura Fokus Pada Permasalahan HGU