Terbukti SPPD DPRD Karimun Tahun 2016 Fiktif, Mantan Sekretaris DPRD Karimun Jadi Tersangka
BUALBUAL.com - Kepolisian Resor (Polres) Karimun menggelar konferensi pers dalam penanganan 5 kasus di Lobi Rupatama Mapolres Karimun, Kamis (9/7/2020) sekira pukul 14:00 WIB.
Pada konferensi pers tersebut, Kapolres Karimun AKBP Muhammad Adenan mengungkapkan ada 5 Kasus mulai dari kasus Penganiayaan, Judi, Perjalanan Dinas DPRD Karimun hingga Pencabulan.
Konferensi pers tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Karimun AKBP, Dr Muhammad Adenan AS , SH, S,I.K ,MH didampingi Kasat Reskrim AKP Herie Pramono, Kanit I, Dirga dan Paur Humas Polres Karimun , Ipda Junaidi.
Dalam hal ini, Kapolres Karimun AKBP Muhammad Adenan mengumumkan bahwa adanya penambahan tersangka dalam kasus dugaan korupsi Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tahun 2016 di DPRD Karimun, yakni UA yang kala itu menjabat Sekretaris DPRD Karimun.
"UA ditetapkan sebagai tersangka karena mengetahui penggunaan dana untuk perjalanan dinas oleh tersangka BZ yang saat itu menjabat bendahara," kata Adenan.
Kapolres Karimun AKBP Muhammad Adenan mengatakan UA dalam kapasitas sebagai Sekretaris DPRD di Karimun, ditetapkan sebagai tersangka karena menandatangani kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas fiktif.
"UA belum kita tahan tapi masih kita proses sebagai tersangka, sedangkan BZ yang terlebih dahulu jadi tersangka sudah kita tahan," ujar Kapolres Karimun AKBP Muhammad Adenan dalam keterangan persnya.
Kapolres menjelaskan, UA dan BZ ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif dengan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp1,681 miliar.
Kerugian sebesar itu meliputi SPPD fiktif pimpinan dan staf, perjalanan dinas mantan Ketua DPRD Karimun dan perjalanan dinas dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
"Kasus ini berkembang dari 1 tersangka menjadi dua tersangka. Bisa saja ada penambahan tersangka lagi, tergantung kalau ada lagi keterangan saksi,"ucap Kapolres.
"UA dan BZ, lanjut Kapolres, disangkakan melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," ungkap Adenan.
Penyidikan kasus dugaan korupsi SPPD fiktif di DPRD Karimun yang mengakibatkan kerugian negara sebesar miliyaran tersebut telah berlangsung cukup lama, penyidik dalam hal ini telah memeriksa 102 orang sebagai saksi dan menyita sejumlah dokumen dari Sekretariat DPRD Karimun.
Untuk diketahui, Kasus dugaan SPPD fiktif yang terjadi di DPRD Karimun. Bahkan, saat itu kantor DPRD Karimun juga telah digeledah aparat kepolisian pada Senin 7 Mei 2018.
Penggeledahan berlangsung selama hampir 5 jam sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Bagian yang digeledah, bagian keuangan, risalah dan Sekretariat DPRD Karimun.
Hasil penggeledahan, polisi membawa kardus berisi dokumen yang dikumpulkan oleh Tipikor Polres Karimun.
Berita Lainnya
Ciptakan Sitkamtibmas yang Kondusif, Polsek Kuindra Berikan Pengamanan Kampanye di Tanjung Lajau
Bea Cukai Kepri Limpahkan Dua Kasus Penyelundupan ke Kejaksaan Negeri Karimun
Dua Oknum Pegawai BRK Duri Dijebloskan ke Rutan Pekanbaru
Polres Bengkalis, Gelar Donor Darah, Rapid Test Dan Bagi Sembako
Polres Way Kanan Amankan Pengedar Sabu dan Ekstasi di Kampung Lebung Lawe
Sat Reskrim Polres Tubaba Kembali Ungkap Kasus Tindak Pidana Curat Mesin Gardan Mobil
Oknum PNS Pelaku Pembakaran Lahan 20 Hektare di Bengkalis Dituntut 8 Bulan Penjara
Ungkap Misteri Kematian Wanita di Kebun Sawit Tapung Kampar, Polisi Amankan Pelaku Diduga Kekasih Gelap
Tenaga Nakes di Bintan Dibekuk Polisi Karena Pakai Narkoba
Pelaku Pencurian dengan Kekerasan di Tembilahan Sempat Ingin Setubuhi Korban
Janji akan Menikahi, Pemuda di Batam Ini Setubuhi Anak di Bawah Umur
Tidak Terbuka Soal Tender Proyek Gedung Kantor Camat Tembilahan, Pokja I UKPBJ Setda Inhil Dilaporkan ke KPPU RI dan Polres Inhil